Ketapang – Selasa (09/02/2021). Bertempat di Aula Rapat, Imigrasi Ketapang mengikuti Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Secara Virtual.
Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi oleh Direktur Lalu Lintas, Direktur Pengawasan & Penindakan, Direktur Kerjasama, Direktur Izin Tinggal & Status, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi dengan PLT. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh PLT. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, disaksikan oleh instansi eksternal yang diwakili oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman,Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pembacaan Janji Kinerja oleh Dirjen Imigrasi di ikuti oleh seluruh pegawai.
Dalam sambutannya Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting, menyampaiakan bahwa kritikan itu penting. Dengan mendapatkan kritikan kita bisa mendapatkan pelajaran untuk terus memperbaiki diri menjadi lebih baik.
Beliau juga menyampaikan Direktorat Imigrasi selalu melakukan Inovasi dimasa pandemi dengan meluncurkan 1. Visa dan izin Tinggal Kebiasaan Baru, 2. Layanan Easy Pasport, 3. E-Visa. dan Dirjen Imigrasi mengucapkan terimakasih pada jajaran dan semoga di tahun 2021 penegakan hukum akan lebih lugas, tegas, adil dan memberi manfaat kepada banyak orang, dan juga Direktorat Imigrasi berkomitmen untuk mendorong Satuan Kerja untuk WBK/WBBM.
Acara dilanjutkan dengan arahan oleh Pemeriksa Gratifikasi Utama Direktorat Gratifikasi dan Pelayaan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi, Muhammad Indra Furqon. Disampaikan dalam arahannya gratifikasi merupakan akar dari korupsi dan apabila tidak dihindari akan menumbuhkan mental pengemis. لعبة على الانترنت Beliau juga menegaskan bahwa tidak selayaknya Aparatur Sipil Negara menerima pemberian atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. روليت اون لاين
Arahan selanjutnya disampaikan oleh PLT. Sekretaris Jenderal Hukum dan HAM, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto S.I.K., M.H., pelayanan publik adalah wajah konkrit dari kehadiran Negara dalam melayani masyarakat. Negara hadir jika mampu memberikan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan. Beliau juga menyampaikan turut berduka terkait musibah yang melanda di Indonesia serta menyampaikan apresiasinya atas dedikasi, pengabdian dan prestasi kerja ditahun 2020.
Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Ombudsman terkait Zona Integritas. Disampaikan pada kesempatan ini bahwa integritas merupakan suatu kunci utama untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Hari ini : 0 Total: 17744
No comment