Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang pada Selasa (19/10/2021) mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Ditjen Imigrasi secara virtual.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan arahan dan penguatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Konsultan Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian.

Dalam pemaparannya Ditjen Imigrasi menjelaskan bahwa Konsultan Keimigrasian wajib bersertifikasi artinya untuk menjadi konsultan keimigrasian harus melalui pelatihan di Ditjen Keimigrasian untuk mendapatkan sertifikat.

Selain konsultan keimigrasian, Ditjen Imigrasi juga menyampaikan terkait penjamin keimigrasian, bahwa untuk menjadi penjamin keimigrasian, seseorang atau korporasi harus mendaftarkan diri ke Ditjen Imigrasi (seperti melakukan verifikasi), Setelah Penjamin terdaftar (verified sponsor) barulah dapat mengajukan permohonan izin keimigrasian bagi Warga Negara Asing.

Dalam kesempatan tersebut juga disosialisasikan tentang syarat dan tata cara pendaftaran menjadi konsultan keimigrasian dan penjamin orang asing, termasuk larangan dan kewajiban konsultan keimigrasian dan penjamin orang asing. Jika konsultan keimigrasian dan penjamin melakukan pelanggaran maka akan ada sanksi administratif yang akan dikenakan.  Diharapkan kepada seluruh UPT Keimigrasian dapat menyampaikan dengan jelas kepada masyarakat tentang peraturan tersebut.

Total Viewer : 24
Hari ini : 0 Total: 17092

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.