Jakarta – Era pandemi Covid-19 memaksa kita semua untuk bekerja dan berpikir di luar
kebiasaan, serta memerlukan usaha yang ‘extra ordinary’. Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham) di sepanjang tahun 2021 ini telah melahirkan banyak inovasi, baik
dalam layanan publik maupun administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja yang
berujung pada pulihnya ekonomi sebagai imbas dari pandemi.


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut
transformasi digital di semua lini merupakan solusi di tengah kondisi yang penuh dengan
tantangan ini.


“Tujuan kita melakukan transformasi digital adalah untuk merespon secara cepat situasi yang
muncul sebagai dampak Covid-19 ini, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat
perekonomian masyarakat,” kata Yasonna dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021
Kementerian Hukum dan HAM.


Lebih jauh Yasonna mengatakan, guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui
usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing, Kemenkumham telah mengeluarkan inovasi.
Beberapa diantaranya adalah dengan meluncurkan aplikasi perseroan perorangan dan
melakukan pembaruan sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN
KIK).


“Aplikasi perseroan perorangan bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara
perorangan dalam membuka usaha atau investasi, dan mendukung pemulihan ekonomi
nasional,” ucap Laoly di Graha Pengayoman Kemenkumham, Rabu (29/12/2021) pagi.
“Kita juga melakukan pembaruan sistem pada PDN KIK yang bertujuan untuk perlindungan
kekayaan intelektual di Indonesia,” lanjutnya.
Tak hanya itu, beberapa sentra layanan juga diperbanyak dan dipermudah proses
pelayanannya dengan otomasi digitalisasi, sehingga meminimalisir pertemuan antar manusia yang berpotensi penularan Covid-19.


Kemenkumham juga berperan dalam hal pengendalian pandemi Covid-19 dengan membuat
kebijakan pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia, serta kebijakan
pemberian asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk mengurangi
kepadatan hunian lembaga pemasyarakatan.


Beberapa dari inovasi-inovasi tersebut akhirnya diganjar penghargaan. Seperti penghargaan
Top Digital Awards 2021 atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan
Pemasyarakatan, Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi VERASI (Verifikasi dan Akreditasi
Pemberi Bantuan Hukum Elektronik), Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
(KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari Kementerian PAN-RB, dan Top 25 Inovasi Pos
Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari.


Selain itu, di tahun ini Kemenkumham juga merengkuh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kali ke-10 secara berturut-turut, dan meraih
predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan Oleh KemenPAN-RB.


Kemenkumham juga meraih beberapa penghargaan di level satuan kerja maupun individu,
seperti predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 6 satker dan Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 49 satker oleh Kementerian PAN-RB, Top Leader on Digital
Implementation atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT &
Telco) Kategori Instansi Pemerintah, penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas
pelaporan dan pengendalian gratifikasi, predikat “Sangat Baik” pada penerapan Sistem Merit
dari Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Peringkat I Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola
Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards
Tingkat Nasional Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan.

Total Viewer : 15
Hari ini : 0 Total: 17083

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.